Agen Judi Bola Online Resmi Sbobet MAXBET dan Sabung Ayam Uang Asli

Jokowi: Kalau Lihat atau Alami Pungli, Lapor dan SMS ke Sini

Benderapoker

Jokowi: Kalau Lihat atau Alami Pungli, Lapor dan SMS ke Sini – Presiden Joko Widodo (Jokowi) getol memberantas pungutan liar (pungli) di segala lini.

Jokowi telah memerintahkan Polri dan kepala daerah untuk serius memberantas pungli.

Bahkan, pemerintah membuka layanan pengaduan pungli untuk menampung laporan dari masyarakat.

Pemerintah menjamin indentitas pelapor akan dirahasiakan.

“Kalau melihat atau mengalami pungli, lapor langsung ke website saberpungli.id, SMS ke 1193, telepon call center 193,” cuit Jokowi di akun Twitternya, Sabtu (22/10).

Jokowi mengatakan, langkah kongkret melawan pungutan liar dimulai dari kepala daerah memberi contoh yang baik. “Pungli melemahkan daya saing kita,” tegas Jokowi.

 

pungli-1

Sementara itu, satgas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polda Sulut sudah gerilya.

Sasarannya instansi pelayanan publik, termasuk di internal kepolisian.

Satgas ini dibentuk sebagai respon atas instruksi Presiden Jokowi untuk membersihkan seluruh praktek pungli, hingga para pemalak di pasar.

“Iya, kami (Polda) sudah langsung membentuk Tim Saber Pungli usai mendapat instruksi Pak Presiden Jokowi. Ini juga tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian,” kata Kapolda Sulut Irjen Pol Wilmar Marpaung, seperti dilansir Manado Post (grup pojokatu), Sabtu (20/10).

Jenderal bintang dua ini menyebut, satgas itu merupakan gabungan Bidang Propam Polda dan beberapa jajaran lainnya.

Bahkan, menurut jenderal berdarah Batak, tim Saber Pungli sudah beberapa kali beraksi baik di internal Polda maupun instansi eksternal.

“Sudah ada yang kami tangkap. Lainnya masih pengembangan. Hasilnya semua sudah kami laporkan ke Mabes Polri. Internal ataupun eksternal kami masuk,” tegasnya.

Sebagaimana data Ombudsman Perwakilan Sulut. Aduan masyarakat pada instansi pemerintah daerah masih mendominasi.

Periode Januari-Juni 2016, Ombudsman menerima 237 aduan masyarakat. Sebanyak 48 di antaranya ditujukan pada pemerintah daerah.

Umumnya, instansi yang diduga rawan terjadinya pungli berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pengurusan sertifikat tanah.

Kemudian, di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Dugaan lainnya, terjadi di instansi kepolisian, terutama satuan lalu lintas.

Terutama dalam pengurusan SIM dan saat operasi kendaraan bermotor.

Bdan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pasar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), juga rawan pungli.

Termasuk kantor pemerintahan di kecamatan hingga kelurahan.

Tak hanya itu, instansi pendidikan pun tidak luput dari dugaan masih maraknya pungli. Mulai SD hingga universitas.

“Kami ingatkan, siapa saja jika kedapatan langsung kami proses,” janji mantan Kapolres Bitung tersebut.

Seperti diketahui, Polda Sulut langsung bergerak cepat untuk memberantas praktik pungli.

Di mana, Polda sudah membuka layanan pengaduan melalui dua jalur.

“Jika pungli dilakukan anggota Polri, pengaduan melalui ponsel sekaligus aplikasi WhatsApp (WA) 0813-6613-7838. Ini dikelola oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam),” beber Kabid Humas Polda Kombes Pol Marjuki.

Jika pungli dilakukan oknum instansi luar Polri, lanjut perwira tiga melatih, pengaduan bisa disampaikan melalui contact person 0813-2547-9999.

“Atau bisa share informasi di group Facebook dengan nama akun MANGUNI TEAM 123 Reskrimum, yang dikelola oleh Satgas OPP Polda,” terang mantan Kapolres Sidoarjo ini.

Ditegaskan, upaya pemberantasan pungli tersebut guna menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar semua instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku.

“Mari kita lawan dan laporkan praktik pungli. Oknum yang terbukti melakukan pungli pasti akan ditindak tegas,” pungkas Juru Bicara Polda.

Informasi terbaru, Tim Manguni Polda Sulut sukses melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungli.

ML alias Marsikus (61), warga Sumompo, berhasil diringkus petugas saat melakukan aksinya, Kamis (20/10).

Diungkap Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Marjuki, pelaku merupakan pensiunan guru.

Ditangkap usai melakukan pencairan dana bantuan sebesar Rp10 juta, hasil pungli dana bantuan warga eks Timor-Timur.

“Pelaku diamankan saat sedang lakukan transaksi dengan seorang ibu yang baru selesai mencairkan dana bantuan sebesar Rp10 juta. Pelaku sering menagih korban sebanyak Rp1,5 juta,” ungkap Marjuki, kemarin.

Saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, petugas juga menemukan Rp13 juta.

Selanjutnya kembali dilakukan pengembangan.

Sebab dari info yang didapat petugas ada komplotan yang mengatasnamakan organisasi korban kekerasan Timor-Timur yang biasa melakukan pencairan di beberapa bank.

Di sisi lain, uang hasil tagihan sering diserahkan kepada Alpius May (52) PNS di perpustakaan, alamat Mahakeret, Lingkungan III.

“Nah, dari Alpinus juga didapati uang sebanyak 43 juta yang merupakan hasil setoran para penagih,” ujarnya, sembari menambahkan kasus ini masih dikembangkan untuk mengejar pelaku lainnya.

Di sisi lain, pelaku pungli ternyata bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) korupsi.

Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan, masyarakat tidak perlu takut untuk melapor jika terkena pungli.

“Karena mereka cenderung menjadi korban,” terangnya.

Berbeda halnya dengan kasus suap. Bila suap, ada kongkalikong antara pemberi yang ingin urusannya dipermudah dengan aparat.

Modus pungli nyaris sama dengan pemerasan. Karena itu, lanjutnya, penanganannya pun nanti mirip dengan kasus pemerasan.

“Bahkan saya bisa katakan pungli itu bisa dikatakan sebagai korupsi. Ancaman hukumannya 4 tahun minimal,” ujarnya.

Aturan itu tercantum dalam UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 12 huruf e disebutkan, PNS atau penyelenggara negara memaksa orang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan dipidana penjara 4-20 tahun.

Salah satu fungsi kejaksaan, tambah Prasetyo, adalah sebagai penuntut dalam pidana pungli. Penyidiknya tentu dari kepolisian.

nontonfilm21.co

Namun, bila ditemukan unsur suap atau bahkan korupsi, kejaksaan juga punya wewenang untuk menyidik.(one/tim MP/fir/pojoksatu)

Facebook Comments

Recent search terms:

  • pengaduan samsat
  • pengaduan pungli samsat
  • pengaduan pelayanan samsat
  • pengaduan pungli sim
  • sms saber pungli
  • layanan pengaduan pungli di samsat
  • tempat penggaduan punggli di samsat lewat sms
  • pengaduan pungli kelurahan
  • pelayanan samsat lapor
  • Penaduan punli skhun
Agen Judi Bola Online Resmi Sbobet MAXBET dan Sabung Ayam Uang Asli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*